Jurnal

KONSEP PARTICIPATORY BUDGETING

Oleh Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang)

 

 A. Filosofi dan Pendekatan (Logics) Participatory Budgeting

Professor He Baogang, dosen pada School of Politics and International Studies, Deakin Uneversity, menulis sebuah paper dengan tema Participatory Budgeting (PB) di China. Baogang mendiskusikan impelementasi PB di China dengan menggunakan tiga pendekatan studies, yakni, pendekatan administrasi pemerintahan, reformasi politik, and pemberdayaan masyarakat. Baogang menganalisis PB melalui data-data sekunder seperti laporan penelitian terdahulu, laporan jurnalis, jurnal-jurnal yang terkait, dan opini-opini para scholars.

Melalui data-data sekunder dan ketiga pendekatan tersebut, Baogang menunjukkan bahwa implementasi PB di China adalah didominasi oleh pendekatan administrasi pemerintahan, yakni, pemerintah Cina mendominasi proses penganggaran. Pemerintah berperan aktif dan dominan dalam menyusun, mengatur, dan menentukan kebijakan anggaran.

Sedangkan pendekatan reformasi politik adalah belum terlalu nampak dalam proses penganggaran, yakni, para politisi terutama anggota parlemen tidak terlalu mendominasi dalam proses penganggaran. Pemerintah nasional dan daerah di China menolak dominasi politisi dalam penganggaran. Pada sisilain, pendekatan pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif di tingkat village and sub district government. Namun, pendekatan ini tidak dapat diimpelementasikan secara efektif di tingkat nasional karena peraturan pemerintah nasional adalah tidak memberikan peran atau ruang bagi komunitas-komunitas sosial  (civic communities).

Baogang menjelaskan definisi ketiga pendekatan tersebut seperti berikut ini. Pertama, pendekatan administrasi pemerintahan (administrative logics). Pendekatan ini menekankan pada pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana peran pemerintah memperkenalkan dan mengimplementasikan PB dan bagaimana PB dapat memperkuat dan mengembangkan proses administrasi pemerintahan (governance). Menurut Baogang, ketika pendekatan ini mendominasi dalam PB, pemerintah seringkali mengabaikan program pembangunan diusulkan oleh warga dan kebijakan anggaran hanya mendukung program-program yang didesain oleh pemerintah. Kedua, pendekatan reformasi politik (political reform logics) berbeda dari pendekatan administrasi, para sarjana dan aktivis NGO menggunakan PB sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat posisi politisi atau parlemen. Politisi dan parlemen mendominasi proses penganggaran. Karena itu, besar kemungkinan kebijakan anggaran berpihak kepada kepentingan para politisi dan aktivis NGO yang berafiliasi politik dengan para politisi.

Ketiga, pendekatan pemberdayaan masyarakat (the citizen empowerment logic). Pendekatan ini didukung oleh para aktivis sosial dan NGO (non-partisan). Para aktivis tersebut mendorong warga masayarakat untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Para aktivis menyadari bahwa partisipasi dalam proses kebijakan publik adalah bagian dari hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Ketika masyatakat mendapatkan hak partisipasi, maka warga dapat mengusulkan program pembangunan sesuai kebutuhan untuk dijadikan sebagai bagian dari program pembangunan pemerintah, dan program tersebut dialokasikan kedalam kebijakan anggaran pemerintah.

Menurut Baogang, ketiga pendekatan tersebut memiliki perbedaan berkaitan dengan penekanan peran actor dalam proses penganggaran (PB). Pendekatan pertama menekankan pada pentingnya dominasi peran pemerintah (government actors), pendekatan kedua menekanpan pada dominasi peran politisi (politician acrtors), dan pendekatan ketiga menekankan peran warga (citizen actors) dalam proses kebijakan penganggaran (PB).

Menurut Baogang, perbedaan penekanan tersebut berdampak pada perbedaan hasil dan bentuk kebijakan anggaran. Pendekatan pertama memungkinkan melahirkan bentuk kebijakan anggaran yang berorientasi pada urusan-urusan administrasi pemerintahan (government official affairs). Pendekatan kedua memungkinkan melahirkan kebijakan anggaran yang berorietasi pada kepentingan-kepentingan para politisi (politician interests and affairs). Pendekatan terakhir memungkinkan melahirkan kebijakan anggaran yang berpihak pada urusan-urusan pembeerdayaan masyarakat (citizen affairs).

Baogang menekankan bahwa ketiga pendekatan di atas adalah, pastinya, masih perlu diperdebatkan secara mendalam karena ketiga pendekatan tersebut memiliki titik persingungan yang sangat berkaitan dalam proses penganggaran. Pada dasarnya, kebijakan penganggaran membutuhkan ketiga pendekatan tersebut yakni, mebutuhkan peran pemerintah, politisi, dan warga dalam proses kebijakan penganggaran (public policy process).

Karena itu, ketiga pendekatan tersebut sangat membantu para scholar untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahn implementasi PB di berbagai negara termasuk di China. Menurut Baogang, selama ini para scholar dan aktivis NGO hanya fokus mengkaji pendekatan politik dan pemberdayaan. Mereka nyaris tidak mengkaji dan mendiskusikan PB melalui pendekatan administrasi pemerintahan (official government approach). Baogang, melalui paper ini, mengkaji PB melalui ketiga pendekatan di atas guna menggali informasi dan memetakan persoalan implementasi PB secara komprehensif.

Di Cina, ada banyak perbedaan dalam memahami ketiga konsep digambarkan di atas. Banyak scholar dan aktivis NGO memandang bahwa pendekatan administrative pemerintahan adalah sebuah pendekatan yang mengesampikan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran. Menurut Baogang, pandangan tersebut dinilai keliru, justru, menurut dia pendekatan administrative pemerintahan mengedepankan partisipasi masyarakat. Hanya saja, pada pendekatan ini yang menentukan pengambilan keputusan adalah institusi pemerintah (government official).

Baogang mengatakan bahwa: “Under administrative logic, PB provides citizens with a mechanism to express their preference and opinions, and seek to match the people’s choice with the government’s plan. It examines the allocation of budget, identifies the priority of projects and establishes a modern financial system”. Karena itu, pandangan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses penganggaran (PB). Pemerintah dan masyarakat bertemu dalam sebuah forum untuk membicarakan dan mendiskusikan program-program prioritas warga serta mensinkronisasikan program-program tersebut dengan perencanaan pemerintah yang dibuat sebelumnya.

Lebih lanjut, Baogang mendiskusikan PB dalam pendekatan politik (political reform). Menurut Bagong, pendekatan politik sangat riskan terjadinya discontinue dan missing antara program diajukan warga dengan kebijakan anggaran yang dibuat dan diputuskan oleh para politisi (parlemen). Pada pendekatan ini, pihak yang mendominasi dalam penyusunan anggaran adalah politisi parlemen (members of parliament). Keberadaan politisi dianggap bagian dari keberadaan warga dalam proses kebijakan anggaran.

Pertanyaannya adalah apakah politisi benar-benar memperjuangkan program masyarakat, terutama kepentingan masyarakat kecil? Apakah politisi memiliki goodwill untuk tetap konsisten menempatkan dirinya sebagai bagian dari warga? Apakah politisi netral dari kepentingan partai dimana mereka bernaung? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. Namun, menurut Baogang, keberadaan politisi tidak menjamin memperjuangkan kepentingan masyarakat karena mereka adalah bagian dari elit politik.

Baogang mengatakan, “They (politicians) should not really be considered to be part of PB because they are elites.” Meskipun demikian, pemerintahan cina, melalui sistem politiknya, lebih senang mengedepankan pendekatan politik dibandingkan pendekatan lain. Pemerintah cina memeperkuat posisi politisi dalam proses penganggaran. Pemerintah China menganggap politisi adalah bagian dari warga. Namun menurut Begoang, prinsip tersebut sulit dipercayai dan buktikan dalam praktik politik pada proses penganggaran. Karena itu, PB di China adalah lebih sentralistik governance (democratic elites) dibandingkan PB di Brazil.

Selanjutnya, Bagong mendiskusikan tentang pendekatan pemeberdayaan warga (empowerment citizen approach). Sebagaimana dijelaskan di awal, pendekatan ini mendorong keterlibatan warga (civic groups) dalam proses penganggaran. Pendekatan ini telah diimplementasikan secara konsisten di beberapa kota di Brazil, namun, di China, pendekatan ini belum dapat diimplementasikan secara real dalam praktik politik dan pemerintahan. Begoang menyatakan, “Under the citizen empowerment, PB is a process in or through which citizens and NGO can demand access to, allocate and decide the budget. This logic is very close to the experience in Brazil, but it does not dominate in real politics in China.”

 

B. Masalah, Dorongan dan Tujuan PB

Menurut catatan Begoang, masalah serius di China dalam proses penganggaran, yakni, intervensi pemerintah dan politisi yang berlebihan dalam proses penganggaran, minimnya transparansi, minimnya keterlibatan warga dalam checking dan monitoring sistem penganggaran, sikap pilih kasih politisi dalam menentukan kebijakan anggaran (favoritism politicians), dan program masyarakat kurang dipertimbangkan dan diperhatikan. Selain itu, pemerintah eksekutif dan legislatif sering bekerjasama dalam membuat diskresi untuk kepentingan mereka.

Karena itu, pemerintah China mulai memperkenalkan reformasi anggaran seperti melakukan pembagian pendapatan dan belanja antar unit pemerintah secara propsional dan professional, dan menerapkan manajemen anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Di China pada tahun 1998, masyarakat mengadakan musyawarah warga tingkat nasional (National’s People Congress) membentuk Tim Penganggaran, dan menyelenggarakan muswarah warga tingkat local untuk mereformasi kebijakan-kebijakan anggaran. Pasca pembentukan Tim dan reformasik kebijakan tersebut, warga dapat terlibat aktif dalam proses penganggaran.

Pada masa lalu (sebelum reformasi kebijakan dan politik), di China, proses penganggaran dikuasai oleh para pembisnis dan negara. Namun, setelah reformasi, warga terlibat dalam proses penganggaran sehingga kebijakan anggaran fokus pada peningkatan kesehateraan masyarakat, mendukung ketersediaan barang-barang publik, dan menyediakan fasilitas pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam PB mendorong perubahan bentuk kebijakan anggaran, dari kebijakan orientasi negara (official government affairs) menuju anggaran publik (society needs and interests).

Menurut Begoang, perubahan bentuk anggaran tersebut membawa perubahan pada kondisi sosial ekonomi di China. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik berdampak positif pada meningkatnya kesadaran private sector dan warga untuk membayar pajak negara (state tax). Menurut catatan Begoang, di beberapa pemerintahan daerah di Kota Zhejiang, terjadi peningkatan pendapatan daerah dari sector pajak lebih dari 70% dari pendapatan pemerintah daerah.

Perubahan-perubahan positif di atas menegaskan bahwa partisipasi, transparansi, dan perhatian pada kebutuhan publik adalah sangat dibutuhkan dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan publik (public policy). Bagoeng menegaskan, “when citizens and private sectors pay tax, they demand budgetary transparency to ensure their monies are not wasted. This underpins the citizen empowerment logic.” Warga dan private sector membayar pajak kepada pemerintah dan mereka membutuhkan transparansi pemerintah untuk meyakinkan “apakah pajak negara dipeergunakan untuk kepentingan publik.” Menurut Bagoeng, proses seperti ini terjadi didalam proses penganggaran pendekatan pemberdayaan masayarakat (citizen empowerment approach).

Di China, penerapan PB pendekatan pemberdayaan masyarakat dinilai sangat dinamis, fluktuatif, dan dalam beberapa kota PB masih mendapatkan resistensi dari pemerintah daerah setempat. Menurut Bagoeng, dinamika tersebut adalah hal yang normal dari sebuah negara yang mengalami transisi demokarsi, apalagi di negara China yang memiliki budaya politik jauh dari kebiasaan-kebiasaan demokrasi.  Menurutnya, dinamika seperti ini juga dialami oleh negara-negara monarki seperti di England.

Pada intinya, penerapan PB dalam proses penganggaran atau dalam pengambilan kebijakan-kebijakan lainnya membawa dampak postif bagi terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Mengenai hal ini, Bagoeng mengutip O’ Brien and Li (2006) mengatakan, “The incentives of introducing PB include curbing corruption, improwing governance, achieving openness, transparency, providing social services for local people, and using the result of PB to deal with rightful resistance.” Karena itu, pemerintah nasional dan pemerintah daerah di China terus berupaya untuk menerapkan PB for citizen empowerment.

Menurut Bogoeng, salah satu kunci utama dalam membangun dan mewujudkan PB for citizen empowerment adalah kemauan baik (goodwill) pemimpin. Pemeimpin harus memiliki kesadaran untuk membangun dan menerapkan prinsip transanparansi dan partisipasi dalam proses penganggaran sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat menghindari terjadinya jual beli kebijakan antara pemerintah, politisi dan private sector. Dalam hal ini, Bagoeng mengutip Weaver (1968) menjelaskan, “In case where decision are difficult and inflict losses, PB enables leaders to deflect responsibility onto process and thus avoid blame.” Pemimpin suatu pemerintah daerah harus memiliki kemamuan yang tinggi untuk mengajak masayrakat terlibat dalam semua proses kebijakan. Dengan demikian, pemimpin mendapatkan kemudahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berbasiskan pada konsep pemerintahan yang baik.

Berdasarkan diskusi di atas, masalah dalam PB di China adalah PB masih didominasi oleh peran politisi sehingga memungkinkan kebijakan anggaran daerah tidak berpihak kepada kebutuhan masyarakat, justru, terjadi korupsi, kolusi, dan pembajakan anggaran. Menyadari hal ini, pemerintah China pada tahun 1998 mulai melakukan perubahan (political reform) untuk mendorong warga terlibat aktif dalam proses penganggaran.

Pasca political reform, PB for citizen empowerment dapat diterapkan, meskipun penerapanya masih belum maksimal. Meskipun demikian, pemerintah China terus berupaya menerapkan PB for citizen empowerment secara konsisten sehingga konsistensi tersebut berdampak pada meningkatkan pendapatan pemerintah dalam sektor pajak. Peningkatan pendapatan tersebut adalah dampak langsung dari partisipasi masyarakat. Proses seperti inilah yang mendorong pemerintah untuk terus berupaya melakukan inovasi pemerintahan secara transparan dan partisipatif.

C. Organisasi-Organisasi yang Terlibat dalam PB

Banyak organisasi yang terlibat dalam membangun dan mewujudkan implementasi PB di China. Berdasarkan catatan Begoang, organisasi yang terlibat dalam PB di China yaitu World Bank, Institusi Pemerintah, Lembaga Kongres, Partai Politik (CCP), NGO, dan Universitas-Universitas di China. Organisasi-organisasi tersebut berperan aktif dalam mendesain dan mendorong PB di China. Tingkat, peran, dan posisi masing-masing organisasi tersebut adalah berbeda-beda sebagai penjelasan di bawah ini.

Sebagaimana pada umumnya, World Bank selalu mengambil peran untuk melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah di negara-negara berkembang. Dalam konteks PB, World Bank memberikan dukungan kepada pemerintah dan warga setempat untuk mendorong dan melaksanakan PB. Dalam konteks PB, peran World Bank di China sama dengan yang dilakukannya di Brazil dan negara-negara berkembang seperti Indoensia.

World Bank memfasilitasi pertemuan-pertemuan, diskusi, penelitian, kajian, dan publikasi mengenai PB di China. Salah satu kota yang dijadikan Pilot Project oleh World Bank adalah Jiaozuo city. Organisasi nirlaba internasional lainnya yang terlibat dalam proyek PB di China adalah The Ford Foundation. Organisasi ini memfasilitasi pemerintah dan warga China dalam pelaksanaan seminar, penelitian, dan publikasi mengenai PB di beberapa kota di China.

Pemerintah nasional China, melalui the Ministry of Finance, berupaya membangun sistem penganggaran yang modern, yakni, sistem yang mengedepankan partisipasi, transparansi, accountability, dan persamaan. The NPC dan local congress juga berupaya melakukan reformasi kebijakan dalam rangka mendorong partisipasi dan transparansi proses penganggaran. The Development Foundation of China juga melakukan upaya-upaya positif mendorong partisipasi warga dalam proses penganggaran di berbagai kota seperti Wuxi and Heilongjiang.

Disamping itu, para sarjana dan aktivis NGO juga terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan PB di China. Mereka berperan penting memberikan pemahaman kepada warga untuk terlibat aktif dalam proses penganggaran. Mereka juga aktif merumuskan peraturan pemerintah tentang petunjuk teknis proses penganggaran berbasis partisipasi dan transparansi (political reform).

NGO-NGO yang terlibat aktif dalam PB di China adalah: Action Aid International China (AAIC), China’s Branch of Action Aid International China, dan The China and the World Institute (CWI). NGO-NGO tersebut mengorganisir dan mengedukasi warga tentang PB. Salah satu tujuan dari peran mereka adalah membangun kesadaran warga terhadap hak-hak mereka dalam kebijakan anggaran. Diharapkan dengan tumbuhnya kesadaran warga akan hak-haknya, mereka terlibat aktif dalam proses penganggaran dan kebijakan-kebijakan lain. Sedangkan universitas yang terlibat adalah Deakin University dan Stanford University. Mereka berperan menyelenggarakan penelitian dan mengorganisir warga untuk PB Project.

Menurut pengamatan dan kajian Bagoeng, kendati banyak organisasi yang terlibat dalam program PB, pemerintah dan partai politik (parlemen) dinilai mendominasi mendesain dan mendorong PB for citizen empowerment. Pemerintah dan partai politik mendesain dan menentukan rules on PB for citizen empowerment. Sedangkan organisasi nirlaba internasional, NGO, dan universitas hanya terlibat mendesain dan memberikan masukan konsep PB kepada pemerintah dan kongres politik (partai-parlemen), pada akhirnya masukan desain tersebut diputuskan oleh pemerintah dan kongres politik. Menurut Bagoeng, masukan konsep PB dari NGO, dalam banyak hal, pemerintah menolak dan mengabaikan masukan-masukan tersebut.

Karena itu, PB Project di China didominasi oleh para elit pemerintah dan politik. Hal ini berbeda dari penerapan PB di Brazil, dimana konsep PB dibangun dan diputuskan melalui musywarah rakyat yang difasilitasi oleh partai-partai movement. Karena itu, komunitas-komunitas seperti RT dan RW di Brazil terlibat dalam perumusan PB sehingga pada saat implementasi PB, komunitas-komunitas terlibat aktif dalam proses penganggaran.

Menurut Bagoeng, di negara-negara authoritarianism, PB for citizen empowerment sangat sulit diterapkan secara baik. Karena di negara-negara ini, kekuatan politik pemerintah dan politisi sangat kuat sehingga mereka mewarnai proses penganggaran. Bagoeng mengatakan, “In the context of authoritarianism, it is impossible to develop any independent form of public deliberation, such practices in China contrast with more common PB practices in Brazil and Western liberal societies where the existence, involvement and organization of civil society is central to, and even becomes a criterion with which to asses, PB experiment.”

Implementasi PB for citizen empowerment di China dinilai sangat sulit diwujudkan secara komprehensif sebagaimana yang diharapkan oleh project-project yang diusung oleh organisasi pendukung PB. Namun, menurut Bagoeng, PB di China tetap dapat dilaksanakan, walaupun dalam bentuk PB administrative pemerintahan maupun PB political reform. Bagoeng menegaskan bahwa stakholders di China tetap berusaha untuk menerapkan PB for citizen empowerment dalam proses penganggaran.

D. Implementasi ketiga Pendekatan (Logics) PB di China

 The administrative logic

Sebagaimana dijelasakn sebelumnya, the administrative logic menekankan pada dominasi peran birokrasi dalam proses penganggaran. Kendati demikian, warga memiliki kesempatan untuk mengajukan program pembangunan yang berhubungan dengan transportasi, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan publik, dan kebutuhan warga sehari-hari lainnya.

Tahap-tahap penting pada the administrative logic di China adalah pemilihan program dilakukan oleh warga, penyusunan program dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah masing-masing, pengujian dan penilaian program dilakukan oleh tim penganggaran pemerintah, para staf ahli, partai politik, tim diskusi, dan lembaga parlemen (people’s congress).

Memperhatikan tahap-tahap pelaksanaan administrative Logic PB tersebut memnunjukkan mekanisme penganggaran bottom up, yakni, warga negara terlibat didalam proses penganggaran. Warga negara diberi hak oleh pemerintah untuk mengajukan program pembangunan sesuai kebutuhan warga. Namun, pada tahap selanjutnya, program-program yang diajukan oleh warga tersebut didiskusikan, dinilai, dan disinkronisasikan oleh instansi pemerintah, parlemen, dan para staf ahli. Karena itu, Administrative logic PB, pada tahap penentuan program, dinilai lebih menekankan pada model top down dari pada bottom up.

Namun, menurut Bagoeng, Administrative Logic memiliki harapan positif berkaitan dengan emansipiasi warga. Pendapat Bagoeng tersebut didasarkan pada tahap awal proses penganggaran, yakni, warga memiliki hak untuk mengajukan program pembangunan kepada pemerintah. Menurut, Bagoeng, keterlibatan warga pada tahap awal proses penganggaran dapat mendorong pemerintah untuk bertemu dengan warga dalam proses pengajuan program (musyawarah sub distric level). Pada kontek ini, pemerintah secara tidak langsung harus mengakomodir program-program sesuai kebutuhan dan tuntutan warga.

Pendekatan ini memposisikan pemerintah sebagai regulator kebijakan anggaran. Mereka bertugas mendengarkan, menerima, menganalisis, dan menentukan program-program diajukan warga. Singkatnya, pemerintah adalah institusi yang memberikan legitimasi (keabsahan) program pembangunan daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masayarakat dalam proses penganggaran.

Melalui musyawarah tingkat sub districs, pada tahap ini warga menyerahkan kepercayaan (polling budgetary) kepada pemerintah untuk menentukan kebijakan sesuai kepentingan warga. Karena itu, Warga memiliki harapan besar terhadap pemerintah untuk memperhatikan tuntatan mereka daripada tuntutan dan kepentingan pemmilik modal dan individu-individu yang berkepentingan diluar kepentingan warga. Bagoeng mengatakan, “Deliberative polling on budgetary matters in Zeguo gave the local government grater power to persuade opponents of power local business and individual to support selected public. Deliberation has created a communicative power that has greatly assisted local administrators to implement theor decision”.

Meskipun Bagoeng mengasumsikan bahwa Administrative Logic memiliki harapan positif bagi warga seperti dijelaskan di atas, Bagoeng juga melihat sisi lain dari Administrative Logic. Menurutnya, mekanisme penganggaran Administrative Logic adalah bentuk dari proses kebijakan yang administratif, birokratis, dan teknokratis. Adminitratif dimaksudkan adalah proses penganggaran yang menekankan dominasi peran birokrasi dalam menilai dan menetukan kebijakan anggaran. Birokratis adalah proses penganggaran yang mengedepankan prosedur daripada subtasi kebijakan. Teknokratis adalah proses penganggaran yang mengedepankan peran para ahli (personal experts) dalam memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap birokrasi pada proses penentuan kebijakan anggaran.

Karena itu, Administrative Logic memiliki beberapa kelemahan diantaranya. Pertama, memungkinkan pemerintah melakukan manipulasi kebijakan anggaran, yakni, program-program yang diusulkan oleh warga tidak dijadikan sebagai bagian dari kebijakan anggaran, memungkinkan terjadinya proses transaksi program dan anggaran antara pemerintah dan pemilik modal, dan memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada akhirnya, kelemahan-kelemahan di atas mempengaruhi buruknya kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah. Bagoeng mengatakan, “Limited and controlled participation is a part administrative order. Strong government control explains the low level of citizen empowerment in China”. Singkatnya, Dominasi pemerintah memarginalkan partisipasi warga dalam proses penganggaran. Dominasi pemerintah dalam proses penganggaran sangat memungkinkan terjadinya korupsi dalam tatakelola pemerintahan yang lebih luas.

The Political Reform Logic

The political reform logic adalah konsekuensi langsung dari demokrasi perwakilan (representative democracy). Hal ini dapat dipahami melalui definisi the political reform logic PB, yakni, proses penganggaran ditekankan pada peran politisi (parlemen). Menurut Bagoeng, dalam pendekatan the political reform logic, peran politisi sangat dominan. Keberadaan mereka adalah mewakili warga dalam proses penganggaran. Mereka hadir untuk mengimbangi kekuatan government officials (para pejabat pemerintah). Warga memberikan kepercayaan penuh kepada politisi untuk memperjuangkan tuntutan mereka dalam proses politik. Pada konteks ini, warga berharap politisi dapat membuat kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan warga.

Politisi yang dimassud pada konteks ini adalah para anggota partai yang menjabat sebagai anggota parlemen. Salah satu partai yang mendominasi parlemen adalah the CPC (Communist Party of China). The CPC sangat dominan dalam proses penganggaran di China. Mereka memiliki anggota parlemen yang lebih banyak dari partai-partai lain. Karena itu, partai ini sangat menetunkan arah dan bentuk kebijakan anggaran. Menurut Bogoeng, dominasi anggota parlemen dari the CPC memungkinkan lahirnya kebijakan anggaran yang berpihak dan mendukung pelaksanaan program-program the CPC, bukan program warga China pada umumnya. Dominasi tersebut menjadi salah satu kelemahan the political reform logic dalam proses penganggaran.

Di China, paradigma the political reform logic telah memarginalkan konsep partisipasi warga dalam semua proses pengambilan keputusan (decision making process). Masyarakat tidak memiliki akses yang lebih lus dalam proses kebijakan publik karena the CPC terlalu kuat mewarnai, menguasai, dan mentukan kebijakan-kebijakan publik di China. Demokrasi di China hanya dikuasai oleh satu partai (the CPC). Mereka mengatasnakan rakyat, namun, memungkinkan mereka melakukan tindakan diluar kepentingan warga.

The Citizen Empowerment logic

Konsep the citizen empowerment logic PB adalah konsep yang menekankan pada keterlibatan warga secara penuh dalam setiap tahap-tahap penyusunan dan penentuan kebijakan anggaran. Hadirnya konsep ini adalah bagian dari upaya untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari kedua logics yang didiskusikan sebelumnya (administrative logic and political reform logic). Pada konsep ini, warga memiliki peran yang lebih besar daripada peran politisi dan pemerintah dalam proses penganggaran.

Konsep the citizen empowerment logic PB bertujuan untuk memberdayakan warga secara maksimal, memastikan kebijakan anggaran pro warga, mengurangi manipulasi kebijakan anggaran, dan mengurangi peluang pemerintah dalam melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme kebijakan publik. Intinya, konsep ini memberikan hak-hak dasar bagi warga negara dalam setiap proses kebijakan publik. Karena itu, konsep ini lebih menekankan pada memanusiakan dan memberdayakan warga.

Bagoeng mengatakan, “Regularised PB meeting empower individual with a set of right such as the right of public consultation, the right of equal concern in public, and the right to initiate a meeting and propose motions”. Warga memiliki hak untuk terilibat dalam konsultasi (musyawara) pembangunan dari musyawarah sub districts to distric. Selain itu, warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian pemerintah melalui kebijakan anggaran. Warga juga memiliki hak untuk menginisisasi pembentukan model musyawarah.

Hak warga yang paling penting dalam the citizen empowerment logic PB adalah hak menentukan program pembangunan sesuai kebutuhan dan tuntutan warga. Semua warga yang terlibat dalam proses penganggaran harus memberikan legitimasi secara tertulis melalui penandatangan secara bersama tentang program pembangunan daerah. Selanjutnya, warga memiliki hak untuk untuk memonitoring dan mengontrol proses penganggaran. Tujuan monitoring dan kontroling tersebut adalah untuk memastikan agar program pembangunan yang diusulakan dan disepakati warga tidak dimanipulasi dan dimarginalkan oleh pemerintah, politisi, dan pihak-pihak swasta.

Semua hak-hak warga dalam impelementasi the citizen empowerment logic PB di atas dapat dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik jika pemerintah mengedepankan asas transparansi dalam pengelolaan pemerintahan (transprancy governance) terutama dalam proses penganggaran (participatory budgeting). Transparansi pemerintah yang dibutuhkan dalam proses penganggaran adalah pemerintah melakukan publikasi kebijakan anggaran melalui media cetak atau elektronik dan atau melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga.

Menurut kajian Baogang, pada tahun 2005 dan 2006, pemerintah China masih sangat tertutup dalam proses penganggaran. Kendati pada saat itu, pemerintah China sudah mulai menerapkan the citizen empowerment logic dalam proses penganggaran namun pemerintah masih belum memiliki kemauan baik dalam melakukan publikasi kebijakan anggaran (transparency budget policy). Mengenai hal ini, Bagoeng memberi contoh tentang minimnya transparansi anggaran di kota Zeguo China sebagai berikut. “In 2005 and 2006, Zeguo did not release the whole budget under PB experiments but merely a small part of township budget.” Ketertutupan pemerintah kota Zeguo membuat anggaran sulit diakses dan dipahami warga di Kota ini.

Namun, menurut catatan Bagoeng, pada tahun 2009, pemerintah China mulai menerapkan transparansi governance secara bertahap. Pada tahun ini, pemerintah China melakukan publikasi anggaran secara keseluruhan tentang isi kebijakan anggaran. Publikasi ini dilakukan sepanjang penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban anggaran. Publikasi dilakukan melalui media internet (website resmi masing-masing pemerintah kota setempat). Karena itu, warga mudah mengakses dan mengontrol anggaran tersebut.

Selanjutnya, Bagoeng menceritakan lebih jau tentang dinamika implementasi the citizen empowerment logic PB. Pada dasarnya, pemerintah telah komitmen dalam mensukseskan impelementasi the citizen empowerment logic PB, namun, di lapangan, the citizen empowerment logic PB dihadapkan dengan prosedur dan mekanisme birokrasi yang masih rigid dan procedural. Kendati the citizen empowerment logic PB sudah diperkenalkan dan diterapkan, pemerintah masih mendominasi dalam mengatur kebijakan anggaran. Pemerintah melakukan segala bentuk tindakan untuk mendesain anggaran sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka.

Karena itu, the citizen empowerment logic PB membutuhkan komitmen pemerintah (leader of government) untuk mendukung dan memberikan perhatian penuh kepada warga (NGO dan universitas-universitas pendukung the citizen empowerment logic PB) dalam mensukseskan impelemtasi the citizen empowerment logic PB. The citizen empowerment logic PB adalah sebuah mekanisme untuk mendesai kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan warga dan mendukung pembangunan daerah menjadi lebih baik.

E. Kesimpulan: Beda Logic, Beda Hasil

Penerapan ketiga logics of participatory budgeting di China menunjukkan bahwa masing-masing ketiga logics tersebut memiliki sistem dan dampak yang berbeda terhadap bentuk anggaran. Administrative logic menekankan pada peran birokrasi sehingga birokrasi lebih dominan daripada warga dalam proses penganggaran. Dampak dari logic ini adalah terbentuknya kebijakan anggaran merepresentasikan kepentingan pemerintah. Political reform menekankan pada peran politisi sehingga politisi lebih dominan daripada birokrasi dan warga. Dampak dari logic ini adalah lahirnya kebijakan anggaran yang merepresentasikan kepentingan politisi dan partai politik yang mengusai parlemen.

The empowerment logic adalah menekankan pada peran warga sehingga peran warga sangat dominan dalam proses kebijakan anggaran. Namun, peran dominan warga tersebut tidak membawa pengaruh lahirnya kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan warga. Persoalan ini disebabkan oleh minimnya komitmen birokrasi dan politisi untuk mendukung impelementasi the citizen empowerment logic dalam proses penganggaran. Karena itu, the citizen empowerment logic PB tidak dapat diimpelementasikan secara maksimal.

 

REFERENSI

 

Fishkin, J., He, B., Luskin, R. C., & Siu, A. (2012). Deliberative democracy in an unlikely place: Deliberative polling in China.

He, B. (1995). The Ideas of Civil Society in both Mainland China and Taiwan.Issues & Studies: an international quarterly on China, Taiwan, and East Asian affairs31(6), 24-64.

He, B. (1999). The role of civil society in defining the boundary of a political community: the cases of South Korea and Taiwan. Asian Studies Review,23(1), 27-48.

He, B. (2002). Civil society and democracy.

He, B. (2003). The making of a nascent civil society in China.

He, B. (2003). The theory and practice of Chinese grassroots governance: Five models. Japanese Journal of Political Science4(2), 293-314.

He, B. (2004). Transnational civil society and the national identity question in East Asia. Global Governance10(2), 227-246.

He, B. (2005). Village citizenship in China: A case study of Zhejiang.Citizenship Studies9(2), 205-219.

He, B. (2007). Global social justice at the WTO? The role of NGOs in constructing global social contracts. International Affairs83(4), 707-727.

He, B. (2010). Four models of the relationship between Confucianism and democracy. Journal of Chinese Philosophy37(1), 18-33.

He, B. (2011). Civic engagement through participatory budgeting in China: Three different logics at work. Public Administration and Development31(2), 122-133.

He, B. (2011). Civic engagement through participatory budgeting in China: Three different logics at work. Public Administration and Development31(2), 122-133.

He, B. (2012). Civic Engagement Through Participatory Budgeting in China: Three Different Logics at Work. Browser Download This Paper.

He, B. (2016). The democratic implications of civil society in China. Springer.

He, B., & Guo, Y. J. (2000). Nationalism, national identity and democratization in China.

He, B., & Inoguchi, T. (2011). Introduction to ideas of Asian regionalism.Japanese Journal of Political Science12(2), 165-177.

He, B., & Inoguchi, T. (2011). Introduction to ideas of Asian regionalism.Japanese Journal of Political Science12(2), 165-177.

He, B., & Thøgersen, S. (2010). Giving the people a voice? Experiments with consultative authoritarian institutions in China. Journal of Contemporary China,19(66), 675-692.

He, B., & Warren, M. E. (2011). Authoritarian deliberation: The deliberative turn in Chinese political development. Perspectives on politics9(2), 269-289.

Leib, E., & He, B. (Eds.). (2006). The search for deliberative democracy in China. Springer

 

BIODATA

Salahudin, S.IP, M.Si. M.P.A.,lahir pada tahun 1987 di Desa Kendo (se karang kelurahan Kendo) Kota Bima. Gelar Sarjana (S.IP.) diperoleh di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan lulusan ter baik pertama tingkat fakultas, dan terbaik kedua tingkat universitas. Gelar magister (M.Si.) diperoleh di Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang dan gelar M.P.A. diraih di Khon Kaen University, Thailand.

Penulis aktif menjalankan program penelitian, di antaranya: “Proses Politik Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) (Studi di Kota Batu Jawa Timur)”, Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan APBD Kota Malang”, “Model Pembangunan Desa di Era Otonomi Desa”, “Model Kebijakan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Malang”, “Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Banjararum Kabupaten Malang”, “Model Gerakan Sosial dalam Mewujudkan Good Governancedi Kota Malang”.

Penulis aktif menulis buku, jurnal, dan opini. Buku yang pernah dipublikasikan: Negara Versus Masyarakat Sipil (2014), “Catatan Politik di Tahun Politik (2014), “Korupsi Politik dan Pembangunan Daerah (2010)”, Kontributor pada buku “Management of Cities and Regions” (2017), Kontributor pada buku “Citizenship Participation in Asia (2015), “Demokrasi, Globalisasi, dan Masyarakat Sipil (Kontributor, 2011)”, Kalose Pemikiran Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (Kontributor, 2010)”, “Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah (Mandiri, 2012). Pernah menulis di International Journal of Current Research (2016) dan Journal Government dan Politics (2017). Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel opini yang telah tersebar diberbagai media masa (cetak dan elektronik).

Penulis pernah menjadi Direktur Umum LSM LAPINDA-BIDOS (2009-2012), Staf Ahli Tidak Tetap Wakil Bupati Malang (2012-2013), Sekretaris Eksekutif Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) (2016-sekarang), dan Tim Penyusunan Borang dan Evalusi Diri Akreditas Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis dapat dihubungi via email: udin.pemerintahan@gmail.com, dan via facebook: salahudin_udin.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*